UKM Online & Offline Akan Dikenakan Pajak 0,5%

UKM BERDAYA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji pemberian diskon 50% pajak penghasilan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dari 1 % menjadi 0,5%. Diskon pajak tersebut tidak hanya untuk pengusaha UKM offline, tetapi berlaku juga untuk pengusaha UKM online.

Regulasi yang sedang dikaji saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas hasil usaha. Pemberian diskon PPh hingga 50% ini bertujuan agar daya saing pelaku UMKM nasional dapat meningkat, sehingga dapat bersaing serta menyeimbangi produk impor yang masuk ke Indonesia di era digital seperti saat ini.

Penurunan tarif pajak merupakan permintaan presiden Joko Widodo. Sehingga pengurangan pajak tidak lagi membebani para pelaku Bisnis UKM yang bermain di e-commerce. Sebab, UMKM online disadari menjadi salah satu penyokong perekonomian nasional. Apa lagi saat ini jumlah pelaku UKM di e-commerce cukup banyak.

“Kita akan mengurangi PPh final untuk para merchant yang usahanya dibawah volume untuk usaha kecil menengah. Ini perubahan PP sudah dimulai atau sedang dilakukan,” ungkap Sri Mulyani seperti dikutip dari Merdeka.com.

BACA : Inilah 8 Hal Anda Harus Menggunakan Marketplace Untuk Berbisnis

BACA  : Tips & Trik Foto Produk UKM Dengan Kamera Ponsel

UKM Online yang Terkena Pajak

Adapun beberapa UKM yang akan dikenakan pajak tersebut adalah UMKM merchant, marketplace, toko online, UKM di facebook, dan Instagram akan kena pajak 0,5% tersebut. Pemerintah akan memberikan paket insentif pada pengusaha dunia digital.

Sebelumnya, pemerintah memasang tarif 1% bagi UKM yang memiliki omzet minimal Rp 4,8 miliar per tahun. Jadi jika Anda seorang pengusaha UKM, dan Anda dalam satu tahun memiliki omzet sebesar Rp 5 miliar, maka PPh yang harus dibayarkan sebesar Rp 50 juta. Jika tarif pajak turun menjadi 0,5% maka Anda hanya membayar tarif pajak sekitar PPh sebesar Rp 25 juta.

Disambut Positif

Penurunan pajak UKM menjadi 0,5% disambut positif oleh wajib pajak UKM di Indonesia. Penurunan pajak tersebut diperkirakan akan menggairahkan perekonomian Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Pratowo. “Penurunan ini menjadi bentuk moderasi di saat perekonomian mengalami perlambatan, dengan harapan menggairahkan perekonomian dan meningkatkan kepatuhan pajak,” terang Yustinus seperti dikutip dari Antaranews.com.

Menurut Yustinus, pajak PPh sebesar 1 % dirasakan terlalu tinggi bagi pelaku UKM tertentu. Termasuk pelaku UKM bisnis konvensional agar terjadi kesetaraan (equal playing field). Ia juga meminta agar pemerintah membebaskan pajak UKM pada WP yang memiliki pmzet dibawah Rp 300 juta dan tarif pajak 0,25 % untuk WP yang memiliki omzet diatas Rp 300 juta.

Penyelarasan Data Digital

Sebelum penerapan sistem tarif pajak terbaru, Kementerian Keuangan, Kementerian Informatika, dan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sedang melakukan penyelarasan data digital untuk mendapatkan angka yang tepat bagi para pelaku UKM di Indonesia. Ketiganya sedang melakukan penyamaan data.

Selain itu, Pemerintah pun sedang menyusun formula skema pajak yang adil, hal ini untuk menciptakan kesetaraan seluruh sektor dan pelaku usaha. Sehingga daya saing para pelaku usaha pun bisa meningkat.

Menurut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan ada sekitar tujuh platform digital yang sedang fokus pendataan. Pendataan dilakukan untuk memudahkan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Ketujuh platform digital yang sedang di data yakni e-commerce, transportasi, marketplace, classifield vertikal, travel, dan daily deals. Saat ini pemerintah belum memiliki data yang akurat mengenai ketujuh platform digital tersebut.

Tools Perpajakan untuk UKM dan Platform Digital

Kebijakan tarif pajak yang baru membuat para pemilik UKM harus berpikir keras bagaimana menghitung pajak mereka. Tentunya pajak yang dihitung harus berdasarkan dengan pembukuan sederhana yang dimiliki oleh pemilik UKM. Pembukuan sederhana itu berdasarkan pada catatan transaksi yang ada.

Jika omzet UKM yang Anda miliki mencapai atau melebihi angka Rp 4,8 milyar, maka sudah seharusnya Anda memakai tools software keuangan agar setiap catatan transaksi serta pembukuan usaha bisa terpantau dengan aman.

Salah satu tools yang all in one dapat menghitung semua transaksi, mulai dari transaksi masuk dan transaksi keluar, penjurnalan, hingga membuat laporan keuangan serta laporan pajak adalah Accurate Online (AOL). Karena AOL memiliki fitur yang sudah terintegrasi dengan e-faktur pajak serta bisa mencatat bukti potong PPh 23. Sehingga ketika Anda ingin melaporkan pajak usaha, Anda bisa melakukannya di satu aplikasi sekaligus yakni Accurate Online (AOL).

Accurate Online pun memiliki layanan private cloud. Layanan ini bisa digunakan pada server milik konsumen yang menggunakan layanan private cloud. Dengan menggunakan AOL private cloud, UKM Anda bisa lebih menjaga privasi, melakukan kontrol dan fleksibilitas yang lebih baik, serta lebih reliabel yang tidak bisa di sharing ke pengguna lainnya. Tentunya harga AOL private cloud pun lebih terjangkau dengan sistem keamanan yang sangat aman. (UKM/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here